“SIRKUIT KEMELUT” POLITIK KITA

hewanMasihkah energi kita tersisa untuk bicara politik saat elit politik kita mengumbar naluri “kebinatangan” demi sebuah kekuasaan? Entahlah! Andai ada orang yang bertanya seperti itu saya tak kuasa menjawabnya, bahkan untuk sekadar menganalisis.

Pemilu selesai dan Pilpres rampung. Namun, “sirkuit gila-gilaan” dalam politik tak kunjung henti di negeri kita. Kursi DPR hasil Pemilu 2009 sudah diperoleh, kursi kabinet tetap dibidik. Golkar, PDIP yang bukan peserta koalisi dengan Partai Demokrat, PKS, PKB, PAN, PPP, masih saja berharap bisa bergabung dalam pemerintahan walau sudah kalah dalam Pilpres. Mereka enggan beroposisi. Padahal oposisi sungguh lebih mulia, itu nasihat Polsby.

Maka saya selalu memegang nasihat Polsby itu dalam berpolitik. Kata Polsby (1975), dalam masyarakat yang demokratis, perjuangan politik berada di legislatif (DPR), bukan di eksekutif (pemerintahan). Perjuangan itu dimulai saat pemilu yang digunakan untuk menempatkan wakil-wakilnya di DPR. Parlemen menjadi mata rantai paling akhir untuk mencapai tujuan berpolitik, tetapi sekaligus mata rantai paling awal untuk membentuk pengaruh bagi tercapainya keputusan politik.

Mengapa demikian?

Karena DPR sesungguhnya memiliki “kekuatan” yang tidak dimiliki lembaga-lembaga tinggi yang lain. Pertama, DPR memiliki fungsi kontrol yang demikian besar. DPR berhak menentukan kebijakan dengan membuat seperangkat undang-undang dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dijalankan pihak eksekutif.

Kedua, DPR mempunyai hak-hak khusus yang otomatis bebas digunakan tanpa pengaruh dan intervensi lembaga lain. Tidak ada yang mampu mengatur DPR secara kelembagaan, kecuali dirinya sendiri. Tidak berlebihan bila DPR dinilai sebagai lembaga yang menyuratkan sikap dan kehendak rakyat yang terwakili karena di situlah hati nurani rakyat yang sesungguhnya bermuara.

Andai kita menganggap bahwa DPR bukan tujuan tertinggi dalam berpolitik, maka mesti kita akui bahwa masyarakat kita belum lagi demokratis. Kalaupun dianggap demokrasi ya demokrasi yang artifisial, belum lagi substansial. Selain itu, kita juga harus mengakui bahwa cara pandang kita terhadap persoalan-persoalan politik di masa sekarang masih saja terkungkung pada jebakan masa lalu.

Di masa “Orde Lama” dan Orde Baru, pemerintahan bersifat otoriterian yang sangat sentralistik. Sukarno dan Soeharto menjadi pusat segalanya sehingga segala sikap oposisional ditentangnya dengan keras. Sukarno dapat membubarkan partai politik dengan secarik kertas yang ditandatanganinya. Di era Soeharto, penerapan mekanisme recall telah melahirkan “ketakutan” dari para anggota legislatif terhadap eksekutif.

Mekanisme recall yang dilembagakan menelan korban para wakil rakyat yangsepatu selama itu secara kritis terus mengembangkan keotonomian legislatif sebagai mitra kerja eksekutif. Recall menjadi bukti ketidakberdayaan lembaga legislatif yang dibungkus dalam dimensi logika politik formal. Menyimpang dari garis kebijakan partai adalah dalih yang kerap terdengar.

Perlu diingat bahwa di masa lalu pula terjadi pembelokan atas dalih ilmiah konsep negara kesejahteraan (welfare state). Dalam konsep negara kesejahteraan memang ditegaskan bahwa tugas negara -yang diemban eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan- adalah memberikan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Karenanya, lembaga eksekutif bertanggung jawab atas peningkatan kehidupan rakyat sehingga pihak eksekutif yang berhak mengatur segala aspek kehidupan rakyat.

Maka eksekutif membuat dirinya sebagai lembaga tempat berkumpulnya orang-orang yang ahli dalam bidang masing-masing bagi terbentuknya konsep dan rumusan tentang perubahan ke arah kemajuan; sesuatu yang semestinya dijalankan legislatif pada masyarakat demokratis.

Alhasil, kekuatan politik niscaya tidak ditentukan oleh seberapa besar partai politik menempatkan wakil-wakilnya di legislatif, melainkan seberapa banyak orang dari partai politik didudukkan sebagai menteri di kabinet. Dengan kata lain, eksekutif telah menjadi potret tertinggi bagi sebuah cita-cita politik. Sedangkan, peran pihak legislatif amat terbatas, yakni sekadar berusaha mengontrol dan mengawasi, itupun dalam bingkai kekuasaan yang sudah terpangkas.

Nah, apa yang bisa Anda tangkap melihat partai-partai politik yang masih saja “berburu” kursi kabinet dengan manuver-manuver yang di luar logika politik formal dan rasional? Hanya ada tiga kemungkinan jawabannya. Pertama, mereka masih terjebak pada kecenderungan masa lalu. Kedua, mereka tidak paham idiom “politik sebagai tugas dan tanggung jawab”. Ketiga, mereka memiliki syahwat politik yang berlebihan. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: