ISLAM DAN DEMOKRASI PARA “PEZINA”

Saya paham tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang tidak menyukai demokrasi, dan bahkan sangat anti terhadapnya. Bagi mereka, demokrasi adalah sistem yang kacau, amburadul, dan tidak jelas juntrungannya. Karena kacau, amburadul, dan tidak jelas juntrungannya, tidak sepantasnya umat Islam menjalankan dan bahkan menganggung-agungkan sistem demokrasi.

Demokrasi hanyalah sampah masa lalu yang mesti dibuang atau dibakar sebagai abu. Pengagungan orang terhadap demokrasi disebabkan penghargaannya yang sedemikian tinggi kepada kedudukan manusia, justru telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri dalam jurang yang paling dasar. Islam menentang demokrasi karena berbagai macam nilai yang melekat secara total dalam demokrasi.

Pertama, demokrasi bukan sebuah sistem yang lahir dan berasal dari literatur atau malah tradisi Islam sekalipun. Demokrasi lahir dari tradisi bangsa Yunani kuno pada sekitar 2.500 tahun lalu di Athena. Karena lahir dan berasal dari tradisi bangsa lain, maka tidak ada kewajiban umat Islam untuk mengusung demokrasi sebagai pedoman tertinggi dalam praktik kehidupan politik dan ekonomi masyarakatnya. Justru umat Islam semestinya menghindari sistem demokrasi.

Kedua, demokrasi menisbahkan suara mayoritas sebagai sumber kebenaran dalam kehidupan sosial masyarakat. Islam menentang penggunaan suara mayoritas sebagai basis tertinggi kemenangan politik karena dalam Islam, suara mayoritas belum tentu merupakan wujud sebuah kebenaran. Kebenaran dicapai melalui proses syuro’ dari orang-orang yang memiliki ilmu dan akhlak yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat dan Tuhan.

Ketiga, demokrasi melegalkan kesetaraan manusia sehingga konsep one man one vote menjadi aturan baku dalam sebuah pengambilan keputusan. Islam menentang praktik semacam ini karena di dalam Islam kedudukan manusia sejatinya tidaklah sama. Manusia yang berilmu, berakhlak tinggi, dan berkedudukan terhormat di dalam masyarakat tentu berbeda dengan manusia yang bodoh, berakhlak bejat, dan berkedudukan rendah.

Sebagai bangsa yang majemuk, bangsa Indonesia berusaha mempraktikan demokrasi dalam wujud yang paling nyata, yakni pelaksanaaan pemilihan presiden dan kepala daerah (pilkada). Semua orang berhak ikut serta karena demokrasi memang mengharapkan partisipasi secara total dari masyarakat tanpa kecuali. Setiap usaha untuk menerapkan aturan yang menghalangi partisipasi masyarakat, maka niscaya  ia telah menghalang-halangi pelaksanaan hakikat manusia dalam berdemokrasi.

Namun, pesan dari inti demokrasi itu tidak berlaku bagi Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Berangkat dari niat baik untuk memunculkan kepala daerah yang memiliki kualitas mumpuni dan akhlak yang tinggi, Mendagri berencana menerapkan aturan berupa larangan bagi para pezina untuk menjadi menjadi kepala daerah. Baginya, kepala daerah mesti memiliki jiwa dan akhlak mulia karena ia akan menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Sontak, rencana Mendagri mendapat banyak tentangan dari para pendekar demokrasi di negeri ini. Para pendekar demokrasi itu berujar bahwa ukuran boleh atau tidaknya seorang pezina menjadi kepala daerah adalah koridor moralitas yang tidak dapat dijadikan aturan hukum dalam pilkada. Bahkan niat menghalang-halangi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pilkada dengan cara apa pun merupakan manifestasi pengkhianatan terhadap demokasi itu sendiri.

Saya berusaha memahami niat baik Mendagri dalam konteks pendidikan politik bangsa yang terus berproses. Karena itu, bisakah kita sebut sebagai kemajuan dalam berdemokrasi jika seseorang yg diakui oleh publik sebagai “pezina” dan ia sendiri sudah mengakuinya, tiba-tiba ia maju ke medan politik demi sebuah jabatan publik semacam gubernur, walikota, atau bupati? Mendagri tentu akan menjawabnya, tidak!

Sebab, sebenarnya tak hanya sekadar persoalan moralitas dan pendidikan politik bangsa, demokrasi di tanah air, pada kenyataannya telah melahirkan perilaku egoistik pribadi dan hasrat kelompok (collective desire) dalam membangun ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kotak-kotak ekslusivisme demi keuntungan pribadi. Bahkan keberadaan partai politik yang semestinya bicara secara fasih tentang kesejahteraan rakyat, tak terdengar sama sekali, selain pemenuhan atas ambisi meraih kekuasan semata.

Tentu benar jika kehidupan demokrasi dan perpolitikan di tanah air -mengutip Diamond (1995)- telah menjadi ladang perburuan rente ekonomi bagi segelintir orang dan bukan kegiatan yang bersifat produktif. Uang telah berfungsi menjadi penentu kemenangan seseorang dalam pertarungan pelik di panggung demokrasi yang dihuni jutaan massa. Kekuatan uang telah menggeser kekuatan moral, semangat perubahan, dan kejujuran.

Tidak aneh, karena demokrasi itu sendiri memang kerap “berlaku” tidak adil dalam praktik kesehariannya, yakni dengan sengaja menanggalkan atribut moralitas sehingga seseorang yang nyata-nyata memiliki “cacad moral” masih bisa berjaya dalam pangung politik. Padahal, integritas moral, seperti kata Matthew Collins (2003), berarti terciptanya kesatuan antara nurani manusia, perilaku yang dapat dilihat secara fisik, dan kepatuhan pada hukum moral.

Lagi-lagi, tentu saya sangat memahami niat baik Mendagri yang berharap demokrasi dan perpolitikan di tanah air tumbuh dan berkembang secara sehat. Namun, Mendagri mungkin lupa bahwa berbicara demokrasi adalah berbicara lebih banyak tentang masalah hak, bukan kewajiban. Demokrasi berbicara tentang kesetaraan manusia tanpa kecuali, dan bukan pembedaan manusia. Demokrasi berbicara tentang kebebasan manusia dalam segala aspeknya, dan bukan pengekangan manusia.

Maka melihat ini semua, saya mungkin tidak akan menyalahkan jika banyak kalangan umat Islam yang anti demokrasi akan berkata singkat seperti ini.

“Nah lho, rasain sendiri akibatnya kalau masih mengikuti paham demokrasi. Begini akibatnya. Ancur dah…!” * * *

2 Responses

  1. Nice posting!
    Salam kenal dan tawarkan persahabatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: