SRI MULYANI; Figur yang Perlu Dikasihani?

Dr. Sri Mulyani Indrawati

Sebagai PNS dan pemegang jabatan eselon pada sebuah kementerian di negeri ini, saya tahu, istri saya tidak terlalu menyukai figur Dr. Sri Mulyani Indrawati yang (mantan) Menteri Keuangan itu. Kecantikan dan kepandaian, kepiawaian dan lobi internasional yang dimilikinya tidak mampu meluluhkan istri saya -bahkan untuk sejenak- mengagumi figur penting pemegang otoritas keuangan republik ini. Ia tetap bersikukuh tidak mau menaruh sedikit rasa respek kepada perempuan kelahiran Tanjungkarang, Lampung yang besar di Semarang itu.

Sepulang dari kantor, sehabis rapat, atau selesai dari seminar; istri saya tak lelah memperbincangkan atau lebih tepatnya “menggosipkan” segala hal tentang kebijakan ekonomi dan keuangan dari Sri Mulyani, bahkan kadang hingga tengah malam. Sebagai orang yang menyelesaikan program S1-nya di bidang ilmu ekonomi, saya memaklumi jika ia sedikit memahami. Maka saya jadi mengerti apa yang menyebabkan istri saya tidak terlalu menyukai tokoh yang sedang terjerat kasus bailout Bank Century itu.

Pertama, dalam kaitannya dengan persoalan kebijakan anggaran negara, Sri Mulyani merupakan sosok pribadi yang keras sehingga cenderung susah berkompromi. Istri saya tidak jarang menerima cerita bagaimana sulitnya para pejabat eselon paling tinggi atau bendahara kantor di tempatnya bekerja mencairkan anggaran bagi proyek pembangunan yang tengah berjalan karena -konon- kekerasan hati doktor lulusan University of Illinois Urbana, Champaign, Amerika Serikat itu dalam melihat dan menyeleksi setiap program yang masuk ke mejanya .

Masalahnya, jelas istri saya, dana anggaran itu semata-mata bukan hanya berasal dari keuangan negara, tetapi juga berasal dari dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diperoleh kementeriannya dan telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dikelola sesuai undang-undang. Itu dana kementerian saya, tapi kok susah amat menariknya, keluh istri saya. Maka Sri Mulyani dinilai tidak cukup sukses mengatur dan mengelola keuangan negara yang berintikan kepada tiga tanggung jawab besar, yakni penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan.

Kedua, Sri Mulyani bertindak tidak adil dan bahkan bersikap diskriminatif dalam program reformasi birokrasi yang digagasnya. Sebab, pada kenyataannya, reformasi birokrasi hanya berlangsung pada jajaran Kementerian Keuangan yang dipimpinnya dan tidak pada kementerian-kementerian lainnya. Imbasnya, rasa iri dan dengki pada pegawai kementerian-kementerian yang lain muncul dan menyebar sebagai gejala yang sukar terbantahkan.

Bayangkan jika dalam reformasi birokrasi itu yang ditonjolkan hanya persoalan remunerasi yang berujung pada pembedaan gaji yang diterima PNS di Kementerian Keuangan dengan kementerian-kementerian lainnya. Pegawai negeri, kata istri saya, di manapun sama. Mereka berfungsi sebagai pelayan dan abdi masyarakat sehingga sangat tidak adil bila mereka dibedakan. Sekalipun banyak orang menaruh respek atas jalannya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, selayaknya orang-orang itu juga melihat hidup dan kehidupan PNS di kementerian-kementerian lain.

Karena itu, saat istri saya mendengar berita bahwa Sri Mulyani diangkat sebagai Managing Director World Bank yang berkedudukan di Washington (USA) sehingga ia mesti mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan RI, seketika istri saya tersenyum. Ia seolah membayangkan berbagai macam kesulitan dan rasa keadilan PNS akan muncul di tempatnya bekerja seiring mundurnya Sri Mulyani. Namun, rasa senang istri saya itu tiba-tiba berubah menjadi simpati tanpa saya ketahui latar belakang alasannya.

“Saya kasihan dan bersimpati dengan Ibu Sri Mulyani sebenarnya….” kata istri saya kepada saya. Lho kok? Istri saya lalu menuturkan alasannya.

Pertama, Sri Mulyani sejatinya telah menjadi korban dari penyanderaan politik yang dilakukan secara kasat mata oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Hanya dengan melalui proses politik -yang memang penuh intrik , lobi, dan taktik dagang sapi- Sri Mulyani dikukuhkan menjadi “tokoh bersalah” yang mesti mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Menkeu akibat skandal bailout Bank Century sejumlah 6,7 trilyun.

Sri Mulyani dicaci dan dimaki, diminta mundur dan diboikot oleh lembaga legislatif, tanpa mampu melakukan perlawanan yang sepadan. She is not a politician! Eksekutif yang semestinya bertindak sebagai pelindung dalam sebuah sistem presidensial, faktanya tidak mampu bertindak apa-apa. Ia seolah melakukan politik pembiaran atas peristiwa itu sebagai jalan keselamatan atas keberlangsungan pemerintahannya yang akan berakhir di tahun 2014.

Kedua, Sri Mulyani seolah “diselamatkan” karirnya oleh lembaga donor asing, yakni World Bank. Kesan ini akan membuat publik di negeri ini semakin kuat keyakinannya bahwa Sri Mulyani memang “ada apa-apa” dengan lembaga donor asing, semacam IMF atau World Bank. Padahal selama ini timbul tudingan bahwa World Bank merupakan lembaga donor internasional yang paling bertanggung jawab atas derita kemiskinan dan kesengsaraan yang diderita negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Banyak buku dan laporan yang telah membuka lebar-lebar borok World Bank.

Laporan Komisi Meltzer (2003) misalnya, menemukan fakta bahwa World Bank telah melakukan misi yang jauh menyimpang dalam program pengentasan kemiskinan dunia. World Bank disebutnya penuh rahasia, suka mengancam, dan dikendalikan oleh lembaga ekonomi dan politik seperti G-7, khususnya kepentingan pemerintah AS dan lembaga-lembaga keuangannya. Selain itu, World Bank juga dituding telah meminggirkan peran negara dalam urusan-urusan publik sehingga negara hanya menjadi semata-mata “pengawas” dalam tugas pelaksanaanya.

Ketiga, sebagai Menteri Keuangan -mungkin- jabatan itulah yang sebenarnya lebih dipilih dibanding jabatan-jabatan internasional lain oleh keluarga Sri Mulyani, yakni suami dan anak-anaknya. Meskipun dijejali kepadatan kerja dalam kesehariannya, dengan menjabat sebagai Menkeu, Sri Mulyani masih tinggal di negeri Khatulistiwa yang indah ini, yang memungkinkan ia bisa bercanda, bermain, atau sekadar berlibur dengan suami dan anak-anaknya.

Sebagai Managing Director World Bank, entahlah! Sri Mulyani mesti tinggal dan berkedudukan di Washington, USA sehingga ia diragukan memiliki kuantitas yang lebih dalam bertemu dengan keluarganya yang berada di Jakarta, kecuali kalau keluarganya dibawa serta. Tugas dan tanggung jawabnya lebih banyak diisi dengan kunjungan dari satu negara ke negara lain sesuai dengan wilayah tugasnya. Sebagai ibu yang utuh ia tentu merindukan anak-anak dalam dekapannya dengan canda dan tawa. Sebagai istri yang baik ia pasti ingin selalu setia mendampingi suaminya dalam duka dan cinta.

“Mas mau kalau saya seperti Ibu Sri Mulyani?” tanya istri saya sambil tersenyum menggoda.

Saya tak bisa membayangkan. Benar tak bisa! Wong sebagai pejabat eselon rendah di tempatnya bekerja saja sudah begitu “menyusahkan” anak-anak dan suami apalagi seperti Sri Mulyani. Gak kebayang!!!* * *

4 Responses

  1. mengesankan dan mencerahkan!

  2. semoga pak Agus bisa lebih baik

    • Tak sempurna kalo nggak ada wakilnya, Anni Ratnawatie. Nama “Agus” dan “Ani” adalah kunci sukses SBY he..he..he…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: