POLITIK BANAL DAN POLITIK BINAL

Bayangkan terjadi peristiwa seperti ini. Natsir yang pentolan Partai Masyumi tiba-tiba menghentak suara publik politik di tanah air dengan menyatakan diri berpindah ke PNI yang dipimpin Sukarno. Mungkinkah terjadi peristiwa seperti ini? Apakah yang akan terjadi pada publik politik kita seandainya peristiwa seperti itu benar-benar terjadi?

Syukurlah, peristiwa seperti itu tidak pernah terjadi dan memang tidak akan pernah terjadi dalam dunia politik kita. Natsir tidak mungkin pindah ke PNI, sebaliknya Sukarno tidak mungkin menyeberang ke Masyumi. Tapi, apa yang menyebabkan  peristiwa seperti itu tidak pernah terjadi dalam dunia politik kita di era tahun 50-an saat demokrasi parlementer berjaya?

Ideologi! Natsir dan Sukarno sangat paham makna ideologi dalam sebuah partai politik. Ideologi tak sekadar gagasan atau ide yang digunakan sebagai cara memandang terhadap suatu persoalan, tetapi ideologi juga menyangkut visi dan arah pergerakan yang hendak dituju dalam membangun basis kemasyarakatan. Karenanya, ideologi di benak Sukarno dan Natsir, juga merupakan prakxis, tak hanya teoritis di awang-awang.

Ideologi layaknya sebuah tawaran perubahan yang berbendera. Para tokoh politik hendak menawarkan kepada publik bagaimana, mengapa, dan dengan apa masyarakat harus berubah demi mencapai perbaikan kehidupan. Tapi, ideologi juga tak ubahnya sebuah jalan. Publik harus menapaki jalan itu yang terkadang terjal dan licin, banyak rintangan dan halangan, bahkan terletak di tepi jurang. Karena itu, ideologi selalu memerlukan fanatisme dan militansi dari para pendukungnya.

Sukarno menawarkan marheinisme, sedangkan Natsir memberikan jalan Islam. Keduanya berbeda sehingga tidak mungkin Sukarno dan Natsir bergabung atau bertukar partai. Masing-masing memiliki keyakinan dan jalannya sendiri-sendiri. Sukarno meletakkan wong cilik sebagai basis perjuangan lewat “pitutur” Marxis sebagai sumber gagasannya, sebaliknya Natsir meletakkan Islam sebagai sumber konsep dan etik dalam penegakan perjuangannya.

Politisi berkarakter semacam Natsir dan Sukarno tidak mungkin akan berpindah partai. Mereka tak mungkin menjadi “kutu loncat” yang dapat berubah haluan dari satu kendaraan ke kendaraan yang lain hingga akhirnya menjadi “kutu busuk”. Bagi mereka, politik dengan ideologi adalah keniscayaan. Sebaliknya, politik nir ideologis adalah fiksi, semu, tak masuk akal. Bagaimana mungkin orang berpolitik jika tidak memiliki ideologi sebagai landasan dalam perjuangannya?

Namun, inilah yang terjadi pada dunia politik kita sekarang. Orang bebas masuk, tapi orang juga bebas ke luar dari partai. Orang boleh mendirikan partai, namun orang juga bebas membubarkan partai. Ideologi telah dikesampingkan menjadi sebuah benda yang asing, aneh, dan haram disentuh. Politisi yang berideologi dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Politisi masa kini adalah politisi yang mesti paham terhadap politik sebagai sebuah industri massa.

Akibatnya, politik sekarang ini tak lebih sebagai ajang perjudian yang sarat dengan sikap spekulatif, transaksional, dan sekaligus pragmatis. Spekulatif karena politik hanya memerlukan pendapat tanpa didasari fakta sahih, selain untung-untungan belaka. Transaksional sebab politik kerap diibaratkan sebagai proses jual-beli antara dua pihak atau lebih. Pragmatis karena politik jauh dari kesan cita-cita mulia dan idealitas sikap, kecuali untung rugi belaka.

Tak heran bila wajah politik di negeri kita jauh dari indah apalagi rupawan. Wajah politik kita adalah wajah politik yang banal. Banal sistem dan hasilnya, banal pelaku dan perangainya. Tak ada keelokan dan keindahan di sana. Segala proses politik kebangsaan dan kenegaraan dihasilkan dari sebuah konstruk pikiran yang korup dan dangkal. Dengan nalar yang sehat, sulit bagi publik untuk dapat menerima segala proses politik yang terjadi.

Bagaimana logika kita mesti menerima jika lembaga legislatif berkehendak untuk membangun gedung supermegah berbiaya Rp.1,6 trilyun sementara kemiskinan dan pengangguran njlentreh di mana-mana? Bagaimana benak kita harus percaya dengan segala macam studi banding para anggota DPR bila saat keberangkatan sudah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ketika pulang hasilnya tidak diketahui oleh publik ?

Maka politik banal akan selalu bertemu dan bahkan bergaul akrab dengan politik binal. Skandal seks, perbuatan mesum, dan perselingkuhan bukan lagi menjadi berita yang tersembunyi dan ditutup-tutupi. Para politisi kita tak ragu lagi memamerkan segalanya itu, bahkan di hadapan publik. Mereka lupa dengan segala macam tanggung jawab dan konsekuensinya sebagai wakil rakyat.

Wakil rakyat? Ah, mereka pasti tak paham hakikat “wakil rakyat”. Politik banal dan politik binal tak mungkin mampu menghasilkan politisi berkualifikasi dan sekelas wakil rakyat. Karena, wakil rakyat hanya akan dihasilkan oleh sistem politik yang menggantungkan ideologi sebagai basis tertinggi dalam perjuangan dan pencapaiannya. Tanpa itu, mustahil rasanya wakil rakyat direngkuh! ***

Sumber gb: http://ceasefiremagazine.co.uk/wp-content/uploads/ideology.png dan http://lh6.ggpht.com/_D-gDh4pmnls/S7Td1XLwCYI/AAAAAAAAACc/rI-Kcxf-jvY/9.jpg

One Response

  1. politik, politik, sudah bukan lagi menjual ideologi, tapi sekarang sudah menjadi jual beli suara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: